Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat yang akan pensiun pada tahun
Tag: mahkamah konstitusi
Dampak Pemisahan Pemilu dan Jalur Daendels: Analisis Bupati Situbondo
Bupati Situbondo, Jawa Timur Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, mekanisme Pemilu
Sidang Uji UU Hak Cipta Berubah Jadi Tempat Karaoke
Rapat sidang lanjutan untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi berubah menjadi suasana karaoke. Penyanyi
MK Tolak Uji Formil UU Konservasi SDA oleh Masyarakat Adat
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan dari perwakilan komunitas masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil terkait uji formil Undang-undang Nomor 32 Tahun
DPR vs MK: Kasus Aswanto dan Persaingan Kekuasaan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun
Peneliti BRIN Evaluasi Pemisahan Pemilu: Apa Dampaknya?
Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) agak keluar dari kewenangannya
Pemerintah Harus Patuhi Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan kajian mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Solusi Kurangi Beban Kerja Petugas
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal disambut baik oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Menurut
Percontohan Sekolah Gratis: 4 Sekolah Swasta Terbaik Jakarta
Empat sekolah swasta di Jakarta Barat akan menjadi contoh dalam pelaksanaan program sekolah gratis. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat,
Tips Penyusutan Anggaran MBG agar Tetap Efektif
Pada tanggal 3 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam Putusan nomor 3/PUU-XXII/2024 untuk meminta pemerintah agar tidak menarik biaya sekolah tingkat