Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan bahwa sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak selaras dengan UU KPK. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, setelah melakukan focus group discussion (FGD) dengan pakar hukum untuk membahas implikasi RKUHAP, khususnya terkait pasal yang tidak sejalan dengan UU KPK. Dalam FGD tersebut, para ahli hukum menyarankan adanya aturan khusus terkait penanganan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan menjadi fokus utama dalam KUHP. Masukan dari para ahli hukum tersebut akan menjadi bahan pengayaan bagi KPK dalam pembahasan internal. RUU KUHAP menjadi salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang ini dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2026. Semua hal ini telah disahkan oleh MK dan menjadi pembahasan serius untuk memastikan keharmonisan antara RUU KUHAP dengan UU KPK.
Ketidaksesuaian Pasal RUU KUHAP dengan UU KPK: Analisis Terkini
