Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) karena menerapkan kebijakan jam masuk sekolah yang dinilainya berpotensi menyebabkan permasalahan kesehatan dan keselamatan bagi pelajar. Ia mencontohkan kebijakan serupa yang pernah diterapkan di Nusa Tenggara Timur yang mendapat banyak kritik dan evaluasi menunjukkan dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan siswa.
Irfani menekankan pentingnya melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan publik sebelum menerapkan kebijakan tersebut, mengingat risiko serupa bisa terjadi di Jawa Barat jika tidak didasari oleh data dan konteks lokal yang kuat. Ia juga menyoroti perlunya mempertimbangkan dampak psikologis dan kesehatan siswa serta tidak hanya fokus pada kedisiplinan semata.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menggulirkan wacana agar siswa masuk lebih pagi, namun dalam surat edaran yang diterbitkannya, jam pelajaran dimulai pukul 06.30 WIB. Selain itu, Surat Edaran tersebut menetapkan waktu pembelajaran per hari dan proses belajar mengajar yang hanya berlaku dari Senin hingga Jumat. Pelaksanaan kebijakan tersebut direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran baru, yaitu pertengahan Juli 2025.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa jam pelajaran dimulai pukul 06.30 dan akan berakhir secara proporsional dalam jam efektif tanpa perubahan yang signifikan. Semua kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik bagi siswa sebagai prioritas utama dalam proses pendidikan.
