Koalisi sipil, mahasiswa, dan elemen masyarakat terus memberikan tekanan kepada pemerintah dan DPR untuk mengikuti tuntutan yang disuarakan melalui serangkaian demonstrasi pada 25-31 Agustus. Demonstrasi tersebut digelar di tiga lokasi berbeda secara bersamaan, diantaranya di Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka. Aksi ini dipimpin oleh aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan sejumlah influencer yang menyerahkan tuntutan 17+8 di gerbang belakang DPR.
Beberapa pesohor yang turut hadir dalam aksi tersebut antara lain Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Fathia Izzati, Andhita F Utami atau Afu, hingga Jeremy Owen. Meskipun tiga unjuk rasa tersebut membawa rumusan tuntutan yang berbeda, namun sebagian besar memiliki substansi yang sama seperti reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pembentukan tim investigasi terkait kerusuhan selama 25-31 Agustus. Mereka memberikan dua tenggat waktu bagi DPR dan pemerintah untuk memenuhi tuntutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Respons dari pemerintah dan DPR terhadap tuntutan tersebut pun beragam. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat bersama delapan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas tuntutan dari para demonstran. Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengaku akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait pembebasan massa pedemo yang ditahan. Namun, masih ada tuntutan yang belum dibahas oleh pihak DPR, seperti RUU Perampasan Aset yang menjadi sorotan dalam demonstrasi.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa seluruh tuntutan dari demonstran sudah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi oleh Presiden dan masyarakat diminta untuk bersabar dan percaya pada Presiden. Daftar lengkap tuntutan dari demonstran pun diungkapkan, mulai dari tarik TNI dari pengamanan sipil, reformasi DPR, hingga tindakan preventif terkait kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Semua ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat terkait tuntutan yang disuarakan.
