Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memutuskan untuk melakukan pemangkasan sejumlah tunjangan anggota dewan periode 2024-2029. Keputusan ini diumumkan dalam
Tag: parlemen
Komisi II DPR Batal Kunker ke Luar Negeri Pasca Demo
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa Komisi II DPR memutuskan untuk membatalkan kunjungan kerja ke luar negeri. Keputusan ini
Nonaktif, Sahroni, dan Eko Patrio: Diadukan ke MKD DPR
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengumumkan rencananya untuk melaporkan anggota DPR yang dinonaktifkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu (3/9). Dia
Situasi Tragis: Solusi bagi Rakyat yang Tidak Baik
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia memberikan tanggapannya terkait keputusan pemerintah yang tidak menaikkan gaji PNS pada 2026 setelah sebelumnya sempat
Menteri Hukum Periksa Audit LMKN dan LMK Terkait Royalti Musik
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik.
Solusi jangka panjang: Pentingnya Mendiskusikan Amendemen UUD 1945
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa amendemen UUD 1945 bukanlah solusi instan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Proses amendemen harus melalui
SIDANG TAHUNAN MPR 2025: 604 dari 732 Anggota Hadir
Sebanyak 604 anggota MPR hadir dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat. Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa sidang
Peneliti BRIN Evaluasi Pemisahan Pemilu: Apa Dampaknya?
Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) agak keluar dari kewenangannya
Ahmad Heryawan Terpilih Sebagai Ketua Badan Aspirasi DPR RI
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Heryawan, telah resmi dilantik sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggantikan
DPR Sepakati KUHAP Baru Mulai 2026: Rencanakan Rapat di Masa Reses
Komisi III DPR terus mempercepat pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk segera dibahas bersama pemerintah pada awal Juni mendatang.