Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengundang para rektor atau perwakilan rektorat dari sepuluh perguruan tinggi di wilayahnya
Tag: demokrasi
Rapat Konsolidasi PDIP di Bali Menjelang Kongres
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali, I Wayan Koster, mengumumkan bahwa DPP PDIP akan menggelar rapat konsolidasi partai di
Kaesang Unggul e-Voting Ketum PSI: Tanggapan Jokowi
Dalam Pemilihan Ketum PSI, Kaesang Pangarep Unggul Secara E-Voting Pemilu Raya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 tengah memasuki tahap e-voting, di mana
Pertahankan Sengketa 4 Pulau: Pernyataan Ketua DPRD Sumut
Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, menekankan pentingnya mempertahankan empat pulau yang telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administratif Sumatera Utara oleh
Syarat Gibran Bisa Dimakzulkan Menurut Jokowi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau biasa dikenal sebagai Jokowi, telah memberikan penjelasan mengenai syarat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming
Reposisi Kelembagaan Polri untuk Urgensi Reformasi: Analisis Ahli
Reformasi Polri harus dilakukan dengan kontrol kelembagaan dan pembatasan kewenangan mutlak untuk mencegah abuse of power dalam sektor pengakan hukum. Peneliti Prolog
Rincian Gugatan UU TNI yang Disidang MK: Analisis Lengkap
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas 11 perkara uji formil dan materiil UU TNI pada Jumat (9/5). Sidang tersebut dibagi
Syarat Khusus Untuk Status Istimewa di Solo: Apa Saja?
Indonesia memiliki dua karakteristik khusus dalam menentukan status sebuah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ada
Kritik Komisi III Terhadap Kunjungan TNI ke Diskusi Mahasiswa UIN Semarang
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, telah mengkritik tindakan anggota TNI yang menghadiri diskusi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang bertema ‘Fasisme Mengancam
Koalisi Sipil Kritik RUU TNI Dikebut: Penyalahgunaan Kekuasaan Hotel Mewah
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik keras langkah Panitia Kerja Revisi UU TNI dan pemerintah yang membahas perubahan UU 34/2004