Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas 11 perkara uji formil dan materiil UU TNI pada Jumat (9/5). Sidang tersebut dibagi
Tag: uu tni
Mahasiswa UI Akan Tarik Gugatan UU TNI, UIN Surabaya Batal Gugatan
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang mengubah UU Nomor 34
Poin Penting UU TNI Hasil Revisi yang Disahkan Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-undang TNI hasil revisi yang dilakukan bersama DPR dan pemerintah. Perubahan UU TNI tersebut resmi berlaku
Protes UU TNI: Gelombang Aksi dari Surabaya hingga Kupang
Pengesahan UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 Maret 2025 memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Aksi protes warga sipil terus berlangsung
Intimidasi Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak UU TNI
Dua jurnalis menjadi korban intimidasi dan kekerasan aparat saat meliput aksi tolak UU TNI di sekitar Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Senin
Eksklusif: Situs DPR Tunda Rilis Naskah UU TNI Setelah Disahkan
Naskah final dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) yang disahkan pada Rapat Paripurna pada Kamis (20/3) belum dapat
AHY Menolak UU TNI baru dan Dwifungsi ABRI: Mitos atau Kenyataan?
DPR RI telah mengesahkan revisi UU TNI yang menuai kontroversi, terutama dari pihak sipil yang melihat revisi tersebut membawa TNI kembali pada
Demonstrasi Masyarakat Sulsel Tolak UU TNI: DPR Abaikan Rakyat
Massa dari Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Makassar melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan perubahan Undang-undang Nomor 34 tahun 2024 tentang TNI (RUU
Protes Revisi UU TNI: Suara Kritik di DPR
Ratusan mahasiswa menggelar aksi protes menolak pengesahan RUU TNI di depan kompleks parlemen DPR/MPR pada Kamis (20/3). Para mahasiswa menyerukan penolakan terhadap
Kisah Mistis: Jasad Hilang, Arwah Terus Menghantui
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan oleh DPR RI sebagai revisi atas UU