Dalam kejadian demo menolak Revisi UU TNI di Gedung DPR, sebanyak 5.021 polisi gabungan dikerahkan untuk menjaga keamanan. Kapolres Metro Jakarta Pusat,
Tag: ruu tni
Menkum Supratman Cari Mahasiswa Demo RUU TNI: Hasilnya Mengejutkan!
Menteri Hukum Andi Agtas, Supratman, berusaha memenuhi janjinya untuk bertemu kembali dengan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak RUU TNI di Gedung
Usia Pensiun TNI: Berapa Nilai Idealnya?
ISDS Menyarankan Pengurangan Usia Pensiun TNI Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan DPR dan pemerintah terkait perpanjangan usia
Ini Dia Rincian RUU TNI: Prajurit Aktif Bisa Diisi 14 Kementerian
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa draf Revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 mengalami perubahan terkait prajurit TNI yang aktif
Ketua Panja Bantah RUU TNI Soal Dwifungsi: Supremasi Sipil Terancam
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, menegaskan bahwa pasal perubahan dalam RUU TNI tidak akan membawa kembali dwifungsi prajurit seperti
Daftar Kementerian dan Lembaga di RUU TNI yang Bisa Diisi oleh Anggota TNI
Pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi
Fakta Panja RUU TNI: Pembicaraan Rahasia di Hotel Akhir Pekan
Pada akhir pekan lalu, Komisi I DPR RI telah menggelar rapat panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU 34/2004 tentang TNI atau
Rapat RUU TNI Lanjutan: Tinjauan Komprehensif di DPR
Panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam
Ini Dia Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont: Polisi Langsung Dilaporkan
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3) kemarin
Koalisi Sipil Kritik RUU TNI Dikebut: Penyalahgunaan Kekuasaan Hotel Mewah
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik keras langkah Panitia Kerja Revisi UU TNI dan pemerintah yang membahas perubahan UU 34/2004